Selasa, 21 November 2017

Laporan Harta Kekayaan

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
3.
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
1.
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2.
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3.
Menteri;
4.
Gubernur;
5.
Hakim;
6.
Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7.
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
a.
Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
b.
Pimpinan Bank Indonesia;
c.
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
d.
Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e.
Jaksa;
f.
Penyidik;
g.
Panitera Pengadilan; dan
h.
Selain jabatan-jabatan di atas, maka jabatan-jabatan berikut ini juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu:
1.
Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
    2.
Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
    3.
Pemeriksa Bea dan Cukai;
    4.
Pemeriksa Pajak;
    5.
Auditor;
    6.
Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
    7.
Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
    8.
Pejabat pembuat regulasi
    9.
Pejabat-pajabat lainnya yang diiwajibkan untuk menyampaikan LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi di lingkungannya masing-masing
    10.
Kandidat atau Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan perintah undang-undang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Misalnya: Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah
     
SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Lampiran Surat Edaran Menpan No.1 Tahun 2015 ( klik Disini )
Lampiran Formulir Pengisian LHKASN ( Klik Disini )

Daftar LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
DAFTAR HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA
No.
Nama
Jabatan
Detail
1.
Drs. Muhammad Kasim, MH Ketua
lihat
2.
Wakil Ketua
lihat
3.
Dra. Nuraini, SH Hakim
lihat
4.
Drs. Amar Syopyan , MH Hakim
lihat
5.
Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI Hakim
lihat
6.
Ahmad Muzzayin D., S.Sy Hakim
lihat

Daftar LHKASN

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
DAFTAR HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
No.
Nama
Jabatan
Detail
1.
H. Sugeng Heriono, SH Panitera
lihat
2.
Dra. Murni Rahayu Panmud. Gugatan
lihat
3.
Siti Aisyah, S.Ag Panmud. Permohonan
lihat
4.
Ahmad Fadli, SH Panmud. Hukum
lihat
5.
Patimah, SH Panitera Pengganti
lihat
6.
M. Hilmi Jurusita
lihat
7.
Mardiyah Batubara Jurusita Pengganti
lihat
8.
Mukhlis Pulungan, S.Ag.,MH Sekretaris
lihat
9.
Henni Erawati Kasubbag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
lihat
10.
Fauziah Fitri, SH Kasubbag. Perencanaan TI dan Pelaporan
lihat
11.
Khairuna Nasution, SH Kasubbag. Umum dan Keuangan
lihat

Pelayanan Informasi

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. selengkapnya disini..

Pengaduan

 

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. selengkapnya disini..

Prosedur Prodeo

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. selengkapnya disini..

idarenms
0000626140
Hari IniHari Ini189
KemarinKemarin219
Bulan IniBulan Ini3845
SemuaSemua626140

Kami memiliki 58 tamu dan tidak ada anggota online